Close menu [x]

Month: June 2020

Feature

Apa Agenda Sains dalam Lingkup Lokal Kita?

by Fajri Siregar
Siasat berbincang dengan Ahmad Rizky M.Umar (Umar). Kami bertanya tentang kegemarannya akan Postcolonial Theory dan bagaimana seharusnya perspektif itu dipahami dari sudut pandang hari ini, terutama oleh para ilmuwan Indonesia.
Kredit foto: Unsplash / Monjur Hasan

Siasat: Yang bikin dirimu suka membaca kajian dengan perspektif poskolonial itu apa?

Umar: Kalau saya sebenarnya suka dengan perspektif poskolonial ini pertama terkait dengan riset, karena disertasiku yang sekarang dan riset Masterku dulu itu kebetulan bicara tentang Sejarah Asia Tenggara. Sekarang kan sudah diperluas menjadi sejarah Asia.

Kebetulan riset PhD-ku ini melacak sejarah ide tentang Asia, di mana kalau kita bicara sejarah ide tentang Asia, salah satu bagiannya itu pasti akan bicara tentang kolonialisme, apakah itu kolonialisme Eropa maupun kolonialisme Jepang di tahun 1942 sampai 1945 sehingga kemudian dalam banyak hal, ketika kita bicara tentang pemikiran politik di Asia Tenggara pada khususnya, itu kita pasti akan bicara tentang kolonialisme.

Lalu kemudian saya jadi tertarik untuk melihat bagaimana kemudian sebenarnya pemikir-pemikir Indonesia itu bicara dengan perspektif yang sangat khas sebagai sebuah subyek yang pernah mengalami proses kolonialisasi. Nah, ini sebenarnya asal usul dari risetnya adalah riset Masterku tentang sejarah Kedaulatan, sejarah Negara di Asia Tenggara.

Ini kemudian mengantarkanku pada bacaan dari beberapa pemikir. Poskolonialisme itu kan sebenarnya ada banyak varian ya, ada varian India yang paling kuat, yang paling terkenal, kelompok Postcolonial studiesnya Ranajit Guha, terus kemudian ada perspektif dekolonial yang sekarang lagi banyak berkembang, terutama untuk menjelaskan Afrika dan Amerika Latin, plus Orientalisme Edward Said yang sebenarnya itu sangat fundasional. Itu mengapa sebenarnya saya suka awalnya dengan kajian poskolonialisme.

Siasat: Tadi kan dirimu menyebut Orientalisme Edward Said. Yang kita tahu, yang kita lihat di Indonesia ini, orang terbatas memahaminya sebagai sebuah kritik sastra. Nah, dirimu sebagai peneliti Hubungan Internasional (HI), itu bisa menemukan bacaan-bacaan yang tadi kamu sebut itu darimana? Apa memang di silabusnya dulu sudah ada di Ilmu S1, atau bagaimana?

Umar: Pertama kali membaca Orientalisme, dari S1 sebenarnya. Hanya saja kan perspektifnya studi politik secara umum, jadi sebenarnya bukan menyentuh ranah HI yang terlalu spesifik, tapi sebenarnya saya mendapatkan ini di HI justru ketika S2. Kebetulan pengajar saya ketika S2 untuk mata kuliah Filsafat dan Metodologi Riset Sosial itu antusias dengan kajian feminis poskolonial. Dia yang memperkenalkan. Bukan hanya Said, tapi juga pemikir-pemikir decollonial Amerika Latin dan Afrika sehingga kemudian perspektif kita yang tadinya melihat Orientalisme sekedar studi sastra, itu kemudian menjadi lebih berkembang.

Siasat: Kalau dibandingkan dengan mazhab-mazhab lain yang digeluti oleh akademisi Indonesia, ada kesan mazhab poskol kalah langkah dari pemikiran lain. Apa sih kira-kira menurutmu sendiri, kenapa ini tidak terlalu begitu digunakan, atau diakui bahkan?

Umar: Bisa jadi pertama karena metode dari Ilmu Sosial di Indonesia itu kan sangat, orientasinya sih menurut bahasa saya, sangat birokratis. Jadi ketika kita melakukan riset sosial, kita mengambil riset dalam kacamata yang pertama sangat, orientasinya adalah berjarak. Yang kedua, kita mengambil metodologi dengan perspektif yang sangat positivistik. Dalam HI misalkan, ketika saya semester awal, yang saya pelajari justru adalah perspektif yang berkembang di Amerika di tahun 1970-an dan tahun 1980-an, dan itu menjadi buku panduan, guidelines wajibnya.

Orang bicara HI, ya bicara soal hubungan antara Negara. Nah, perspektif ini kan sebenarnya sangat dipengaruhi oleh cara pandang official, cara pandang resmi Negara, terutama Negara Orde Baru 70an-80an untuk memandang fenomena sosial di Indonesia. Nah, sehingga kemudian, perspektif yang sangat dominan dalam ilmu sosial dan ilmu politik di Indonesia itu jadi sangat, narasi yang sangat Amerika, ini yang kemudian yang membuat perspektif post collonial yang sebenarnya itu juga punya akar yang sangat kuat dalam sejarah pemikiran politik Indonesia menjadi terkesampingkan.

Siasat: Dan memang sedikit susah mencari ilmuwan Indonesia yang konsisten dengan perspektif poskol. Dalam pandanganmu gimana?

Umar: Sebenarnya ada beberapa. Di antara intelektual Indonesia setelah tahun 70an, memang agak jarang. Agak jarang ini bisa jadi karena di tahun 70an ke bawah, ilmu sosial itu kan didefinisikan oleh ilmuwan yang berada di kampus, jadi sangat sempit dalam memandang problematika sosial.

Nah, ada beberapa orang seperti Profesor Sartono Hartodirjo, atau Profesor AB Lapian di UI misalkan, nah Ilmu Sejarah, mereka sebenarnya mencoba untuk memperkenalkan apa yang disebut sebagai perspektif Indonesiasentris. Dalam beberapa hal, ini sebenarnya sudah membangun fondasi kajian. Tapi kalau kita lihat kajian-kajian sejarah, terutama yang dikembangkan oleh murid-murid Profesor AB Lapian atau Profesor Sartono Kartodirdjo, tidak banyak yang kemudian mengupas problem kolonialisme dan warisannya di Indonesia, sehingga narasinya menjadi sangat anti barat, dan dalam beberapa hal, anti asing.

Ini yang kemudian, tulisan-tulisan Ariel Harianto beberapa hal sebenarnya sudah mengkritik tendensi ini, tapi ya akhirnya kemudian gagasan tentang ilmu sosial Indonesia itu menjadi sangat nativis, menjadi sangat menekankan narasi keaslian Indonesia, tidak kemudian melihat bahwa ada proses kolonialisasi yang kemudian diwariskan. Ini menyebabkan agak sedikit susah untuk kemudian melihat perspektif poskolonial dalam Ilmu sosial Indonesia.

Siasat: Menarik, bahwa dirimu sudah melihat bagaimana yang lebih sering diangkat lebih seperti perspektif anti baratnya. Di periode sekitar 80an-90an, Pak Ignas Kleden sempat mewacanakan soal indiginesisasi ilmu sosial. Adakah kesan yang dirimu tangkap dari diskusi itu dan apa yang kira-kira bisa kita diskusikan kembali dari pembahasan mereka di periode itu?

Umar:  Kalau saya lihat di debat-debat 80an-90an, dari gagasan indiginesasi ilmu sosial yang kemudian mencuat adalah gagasan tentang pribumisasi. Gagasan ini positif, dalam artian sebenarnya ini menunjukkan kita perlu mendorong perspektif ilmu sosial yang mengakar pada tradisi Indonesia, dan ini sebenarnya sudah cukup positif.

Ada dua catatan kalau menurut saya ya dari perdebatan ini. Yang pertama adalah perdebatan ini terbatas pada perdebatan intelektual publik pada masa itu, dalam artian, ini sebatas perdebatan kaum intelektual yang kemudian tidak diikuti oleh agenda riset yang sifatnya lanjutan.

Ini menunjukkan sebenarnya ada problem kedua yaitu  kita perlu yang namanya agenda riset dan metodologi yang lebih untuk kemudian mendorong agenda riset yang lebih besar. Nah, ini yang kemudian, kalau menurut saya, yang sedikit missing itu ada disini.

Siasat: Kembali ke contoh indiginesasi ilmu sosial, itu kan sebenarnya bisa dibilang, perdebatannya menguap begitu saja tanpa konklusi, tanpa kelanjutan. Tapi ya itu pernah mewarnai ilmu sosial di Indonesia. Masih ada kah relevansinya untuk sekarang menurutmu?

Umar: Masih relevan, hanya kita belum mendorong dengan arah yang berbeda. Arah yang berbeda dalam artian, kita tidak lagi hanya melihat indiginesasi ilmu sosial itu sebagai wacana kritik, tapi sebagai ajang untuk mengekspos sejarah lokal Indonesia, tradisi pemikiran Indonesia yang kemudan berkembang, dan itu digunakan untuk melihat, untuk membaca fenomena sosial di Indonesia saat ini. Bukan hanya fenomena sosial di Indonesia, tapi juga fenomena global.

Nah, misalkan kalau kita ingin melihat indiginesasi ilmu sosial, kita bukan hanya mengkritik hegemoni literatur barat yang ada dalam wacana ilmu sosial di Indonesia, tetapi juga mendorong. Kalau kita ingin serius, bagaimana misalkan kita bisa mendorong tradisi pemikiran, katakanlah kemudian Pramoedya Ananta Tur, untuk kemudian membaca konteks sastra dalam konteks global misalkan. Atau misalkan kita bisa menggali beberapa pemikiran khas, pemikiran sosial Indonesia di ilmuwan-ilmuwan sosial tahun 90an atau tahun 2000an awal misalkan, nah ini yang kemudian bisa didorong.

Siasat: Terkait ini, ada contoh tentang Syekh Farid Alatas yang setelah menjabarkan pentingnya diskursus alternative, justru kemudian membesarkan pemikiran Ibnu Khaldun. Apakah menurutmu ini langkah yang tepat?

Umar: Mungkin bagus, hanya Ibnu Khaldun kan lagi-lagi perlu kita baca sebagai seorang ilmuwan yang hidup di masa lalu. Pertama, hidup di masa lalu. Kedua, hidup dalam kondisi sosial masyarakat Timur Tengah, dalam hal ini, nah saya tidak tahu, karena perspektif poskolonial kan sangat kritis dengan narasi besar. Kalau bicara untuk menteorisasikan segala sesuatu, kan tidak kemudian menteorisasikan hal yang gede, terus kemudian kita turunkan dibawah, kan logikanya harusnya kita harus menempatkan sesuatu tuh ada konteks sosial, konteks tertulis, konteks budaya. Nah, mungkin justru kalau project Syekh Farid Alatas, itu justru yang bisa didorong itu bukan Ibnu Khaldunnya, tetapi semangat untuk memahami konteks kemelayuan dengan cara pandang para orang-orang Melayu yang bergerak di lapangan sendiri, walaupun itu nanti akan…sebenarnya kan konsepsi kemelayuan sendiri juga punya pakemnya, tapi at least itu sebagai awal lah ya.

Siasat: Tapi kalau misalnya orang menyederhanakan wacana poskol itu jadi seolah-olah ilmuwan lokal versus ilmuwan Barat, itu menurutmu tepat tidak?

Umar: Masalahnya adalah ilmuwan poskolonial itu terjejaringnya secara global, beberapa orang yang ada di barat juga melakukan kritik juga sebenarnya, sehingga agak kurang tepat ketika kita melihatnya menyederhanakannya sekedar ilmuwan lokal versus ilmuwan barat.

Mungkin dalam beberapa hal penting untuk mendorong ilmuwan lokal untuk kemudian tampil menyuarakan perspektifnya, dan ini sebenarnya agenda yang dibawa oleh banyak ilmuwan poskolonial, dalam segi HI terutama, untuk kemudian melihat aspek yang lebih lokal.

Masalahnya adalah, melihat aspek yang lebih lokal itu kemudian tidak bisa disimplifikasi hanya sekedar ilmuwan asing versus ilmuwan lokal karena dalam banyak hal, cara berpikir ilmuwan lokal pun juga sebenarnya dipengaruhi dan diwarisi oleh warisan-warisan mungkin ilmu sosial yang berkembang di barat, dan yang kedua adalah, ilmu sosial yang ada di barat pun sangat dinamis.

Kemudian, kalau menurut saya tidak ada masalah kalau kita melihatnya sebagai ajang untuk mendorong ilmuwan lokal, tapi yang perlu dilihat adalah bukan sekedar mendorong ilmuwan lokal untuk bicara lebih banyak, tapi sebenarnya apa sih yang ingin diagendakan, dibicarakan oleh ilmuwan lokal. Dan yang kedua adalah, warisan-warisan perspektif lokal ini perlu diurai kompleksitasnya, karena dalam banyak hal, sejarah pemikiran politik Indonesia, itu juga dipengaruhi oleh tradisi Eropa. Kalau kita bicara pemikirannya Soekarno, Soekarno juga dalam banyak hal terpengaruhi oleh nasionalisme progresif di Eropa abad ke-20. Nah, kita melihat link-link seperti ini yang kemudian perlu didorong, seperti itu sih.

Siasat: Sebagai pertanyaan penutup, menurutmu, apa yang bisa kita pelajari dari pendekatan poskolonial, misalkan dari kelompok pemikir Subaltern dari Asia Selatan (India) dalam hal metode, motivasi?

Umar: Yang saya lihat, pemikir-pemikir poskolonial India ini sangat kuat dalam dua hal. Pertama adalah, mereka sangat kritis terhadap relasi kekuasaan. Kedua adalah, mereka sangat punya semangat untuk melihat fenomena di India sendiri dengan kacamata orang-orang India sendiri. Misalnya kajiannya Ranajit Guha kan sangat kuat dengan perspektif yang dia sebut sebagai perspektif sub altern untuk melihat perlawanan petani di India. Ini juga ada debatnya sebenarnya.

Ada beberapa kritik, misalkan dari Vivek Chibber dan beberapa pemikir Marxis yang bilang, ini sebenarnya kan masalah kapital. Tapi yang dilihat Ranajit Guha kan sebenarnya adalah bagaimana kita melihat perlawanan petani itu bukan dengan kacamata helikopter, tapi lihat apa sih ide-ide yang dibawa oleh orang-orang yang menggerakkan perlawanan dibawah.

Nah, perspektif itu yang kemudian saya kira bisa kita pelajari untuk melihat, misalkan kalau kita ingin bicara tentang sejarah politik luar negeri Indonesia, ya kita melihatnya juga perlu untuk melihat referensi apa sih yang kemudian dipakai oleh para pengambil keputusan di Indonesia. Seperti itu.**

Umar adalah kandidat Ph.D dalam Political Science and International Studies, di University of Queensland, Australia.

Feature

What is on our local science agenda?

by Fajri Siregar
Siasat interviews Ahmad Rizky M.Umar (Umar). We were keen to find out what he thinks of Postcolonial Theory and how it should be understood from today’s point of view, especially for Indonesian scholars.
Source: Unsplash/Monjur Hasan

For Bahasa Indonesia version, click here

Siasat: What made you interested in reading postcolonial literature?

Umar: I first became interested in reading postcolonial perspectives from doing research, because my current Ph.D. research and my previous Masters research are on Southeast Asian history. Now it has expanded to Asian history.

Coincidentally, my Ph.D. research tracks the history of the idea of Asia, in which when we talk about that, we must also talk about colonialism, whether it be European colonialism or Japanese colonialism from 1942 to 1945. Therefore, in many aspects, when we talk about political thought in Southeast Asia specifically, it is inevitable that we talk about colonialism.

I then became interested to see how afterward, Indonesian intellectuals expressed themselves with a very unique perspective, as subjects that have experienced colonisation. This is the origin of my Masters research on the history of sovereignty, the history of the State in Southeast Asia.

This was what then brought me to the text of several thinkers. Postcolonialism actually has many variants, there is the Indian variant that is most prominent and most recognised, Ranajit Guha’s postcolonial studies group, then there is the decolonial perspective which is currently progressing, especially to explain Africa and Latin America, as well as the Orientalism of Edward Said which is actually very foundational. That is why I initially became interested in postcolonial text.

Siasat: You mentioned Edward Said’s Orientalism. What we know, what we see in Indonesia, is that people mostly understand it as a literary critique. Being a researcher of international relations, how did you discover the works that you mentioned? Were they included in your undergraduate syllabus?

Umar: I first read Orientalism when I was an undergraduate student, only that it was from a general political studies perspective, and did not specifically touch on international relations. However, I actually acquired this when I was pursuing my Masters in international relations. At that time my Masters lecturer for philosophy and social research methodology was enthusiastic about postcolonial feminist research, and first introduced me to it. Not only Said, but also decolonial Latin American and African thinkers, which made our perspective trascend Orientalism as mere literary studies, and became even more developed.

Siasat: Compared to other currents of thought pursued by Indonesian academicians, there is the impression that postcolonial thought falls behind the others. Why do you think postcolonial thought is not too often used, or even recognised?

Umar: It can be because the method of social science in Indonesia is very… I think that its orientation is very bureaucratic. So that when we conduct social research, we conduct in a perspective and orientation that is very distanced. Secondly, we take a very positivistic methodology. In international relations for example, when I was in my early semesters, what I learned were actually perspectives that developed in the United States in the 1970s and 1980s, and these became mandatory references.

When people talk about international relations, they talk about the relation between States. This perspective is highly influenced by an official way of seeing, an official State-sanctioned perspective, especially the New Order State in the 1970s–1980s, in perceiving social phenomena in Indonesia. Therefore, the most dominant perspective in Indonesian social and political science at that time was very American, and this was what made postcolonial perspectives, which also have strong roots in the history of Indonesian political thought, become marginalised.

Siasat: And it is also a bit difficult to find Indonesian scientists that are consistent with a postcolonial perspective. What do you think?

Umar: There are a few, actually. True, there are not many among Indonesian intellectuals after the 1970s. This rarity is perhaps caused by the fact that prior and up to the 1970s, social science was defined by intellectuals in universities, so it became extremely narrow in perceiving social problematics.

There are several people such as Professor Sartono Hartodirjo, or Professor AB Lapian in the Department of History of Universitas Indonesia, for example. They actually attempted to introduce what is known as an Indonesiacentric perspective. In many aspects, this had actually constructed a foundation for research. However, if we look at historical research, especially those developed by students of Professor AB Lapian or Professor Sartono Kartodirjo, not many analysed the problem of colonialism and its legacy in Indonesia. Its narrative therefore became very anti-Western, and in many aspects, anti-foreign.

Afterwards, many of Arial Harianto’s writing have criticised this tendency, but ultimately the notion of social science in Indonesia became very nativist, emphasising original Indonesian narratives, but failing to see that there is a process of colonisation that has become passed down. This has made it slightly difficult to find postcolonial perspectives in Indonesian social science.

Siasat: It is interesting to see that you had already seen how what was more often discussed was akin to its anti-Western perspective. In the 1980s–1990s, Ignas Kleden had already discussed the indiginesiation of social science. What impression did you get from this conversation, and what can we revisit from their discussion in that period?

Umar:  If I look at the debate during the 1980s–1990s, what became prominent from the idea of the idigenisation of social science was its idea on nativisation. This idea is positive in the sense that it actually showed us that we have to push for a social science perspective that is rooted in Indonesian tradition, and this is already quite positive.

I think there are two notes to make of this debate. Firstly, this debate was limited to public intellectuals at that time, and was not followed through by any subsequent research agenda.

This shows us that there is a second problem: we need better research agenda and methodology in order to push for an even larger research agenda. I think that this is what we are still missing.

Siasat: Back to the example of the indigenisation of social science, we can say that the debate simply vanished into thin air without any conclusion or follow up. But it once influenced social science in Indonesia. Do you think that it still holds any relevance?

Umar: It’s still relevant, but we have not pushed in a different direction, in the sense that we no longer see the indigenisation of social science as a discourse of critique, but as a means to expose Indonesian local history and the tradition of Indonesian thought that has subsequently developed. We need that to see, to analyse contemporary social phenomena in Indonesia. Not just in Indonesia but also globally.

Now, for example if we want to look at the indigenisation of social science, we not only need to critique the hegemony of Western literature within social science discourse in Indonesia, but also push for our own agenda. If we want to be serious, we need to, for example, push for an intellectual tradition, let’s say that of Pramoedya Ananta Toer, in order to read the context of literature within the global context. Or we can study several examples of unique thinking, Indonesian social thought from social scientists in the 1990s or early 2000s, and promote them

Siasat: Related to this, there is the example of Syekh Farid Alatas who, after explaining the importance of alternative discourse, later developed the thinking of Ibn Khaldun. Do you think that this is a correct step?

Umar: It might be correct, but we need to look at Ibn Khaldun as a social scientist who lived in the past. Firstly, he lived in the past. Secondly, he lived within the social condition of the Middle East. I’m not too sure in this case, because postcolonial perspective is very critical and has a broad narrative. If we talk about theorising everything, it does not mean that we theorise large things and narrow it down into smaller things; the logic should be that we place something within its social context, its written context, its cultural context. Now, talking about the project of Syekh Farid Alatas, what we can push for is not its Ibn Khaldunesque nature, but its willingness to understand the Malay context with a Malay perspective that moves within its own field. The concept of Malay itself has its own conception and origin, but at least that can be a start.

Siasat: Do you think it’s accurate if people simplify postcolonial discourse as merely about local thinkers versus Western thinkers?

Umar: The problem is that postcolonial thinkers are globally networked. Several people in the West also conduct the same critique, so that it is less accurate if we simplify it as merely local thinkers versus Western thinkers.

Perhaps in several important aspects, it’s important to support local thinkers to be active in voicing their perspectives; this is the agenda of many postcolonial thinkers, especially those in the field of international relations, in order to recognise a more local aspect.

The problem is that, recognising this more local aspect cannot be simplified as merely foreign versus local thinkers, because in many aspects, the method of thinking of local thinkers is actually also influenced and inherited from social sciences that developed in the West. Secondly, Western social science is also highly dynamic.

In addition, I don’t think that it’s a problem if we see it as a means to promote local thinkers, but it does not mean that we merely push for local thinkers to be more vocal, but also think about what is on the agenda and being discussed by these local thinkers. Secondly, the complexity of these local inherited perspectives needs to untangled, for in many aspects, the history of Indonesian political thought is also influenced by the European tradition. If we talk about the thinking of Soekarno, he was also influenced by the progressive nationalism of Europe in the 20th century. We need to look at these links and also push for their dissemination.

Siasat: As a closing statement, what can we learn from the postcolonial approach, for example from the subaltern group of thinkers of South Asia (India) in terms of method and motivation?

Umar: Indian postcolonial thinkers are very strong in two aspects. Firstly, they are very critical of power relations. Secondly, they have the zeal to analyse phenomena in India with the perspective of Indian people. For example, the works of Ranajit Guha have a very strong perspective, what he describes as the subaltern perspective, to look at the resistance of peasants in Indonesia. There is also a debate on this, actually.

There are several critiques, for example by Vivek Chibber and several other Marxist thinkers, who say that this is actually a problem of capital. But what Ranajit Guha sees is how we look at the resistance of peasants not only through a bird’s eye perspective, but also look at the ideas taken up by people who organise resistance in the field. I think that we need to learn frmo this perspective in order to see that, if we talk about the history of Indonesian foreign politics, we also need to question what references were used by policymakers in Indonesia. That is how I see it. **

Umar is a PhD candidate in Political Science and International Studies at the University of Queensland, Australia.

Indonesians taking a wefie
Feature

A selfie here, a selfie there: Understanding the Indonesian selfie culture

by Sarani Pitor Pakan
By Sarani Pitor Pakan, Shauma Lannakita, Fajri Siregar
Translated by Dwiputri Pertiwi
This looks familiar, right?
This looks familiar right? Photo credit: Fajri Siregar

My mother and I were walking across the Alte Brücke, in the heart of Heidelberg. At one point, she stopped to ask for a selfie. “Let’s take a selfie,” she insisted. I took out the phone, tapped on the touch screen, and with a click, our smiles were transformed into digital archives. Clearly it was not the first selfie my mother wanted to take while we were in Heidelberg. I often wonder how selfies became such a normal thing for her. In a broader context: how did the normalization of selfies contribute to their popular appeal in Indonesia? How does a person simply stop for a selfie when they’re on a stroll, or in the middle of a conversation with friends?

I revisit fragments of the past to look for scattered memories about the culture of taking self-portraits, long before “selfie” became Oxford Dictionary’s most popular word in 2013. Before smartphones made their way into our daily socio-material reality, and prior to the ubiquity of the front camera, selfies were already practiced solemnly among teens. The bathroom mirror selfie was probably the coolest of its kind back in the day. Besides that, when I was in high school, a classmate of mine even took selfies with the back camera of their phone (Who needs a front camera, huh?).

In short, selfies are not that new. We have always closely lived with them. It just so happens that smartphones and social media gave them a spotlight in 21st century civilization. Selfies have become so mundane that we often forget to try to understand them.

This essay is based on our small research that aimed to unpack the selfie culture in Indonesia. We focused on 1) the habit of taking selfies with Caucasians (bule), and 2) the question “Are we overdoing selfies?” We tackled these points through online surveys, observations, and written interviews. Based on the online survey that was initially distributed via the Indonesian Endowment Fund for Education (LPDP) mailing list, we had a total of 96 respondents, the majority of whom 1) are women, 2) are aged 25–31, and 3) have a Master’s degree. For obvious reasons, the data does not represent the Indonesian population in its entirety. We have also included our personal reflections in this analysis.

After Narcissism

In the beginning there was narcissism. Since the early days of its popularity, the selfie was often associated with narcissistic traits and behaviors. In 2014, I wrote, “the ancient desire of narcissism, along with the absurd push from social media, have turned the selfie into a phenomenon.” Ismanto (2018, 75) suggests that the selfie — which not only involves the act of taking a self-portrait, but also of sharing it on social media — is a form of “digital narcissism.” The end goal is self-existence. Raditya (2014) comes to a similar conclusion in his study on selfie habits observed at an art exhibition in Yogyakarta. According to him, self-existence is what compels people to carry the selfie stick to art galleries. Perhaps the selfie can be linked to narcissism, and selfie sticks are its clearest manifestation.

However, I believe that it is best to sever the ties between the selfie and narcissism as this narrative has become outdated. Even if the two were connected, the selfie is more than what they seem. It contains a plethora of complex socio-anthropological realities. Lumping it together with concepts of narcissism and self-existence will not take the discussion beyond the front gate of a far more enthralling labyrinth. So what comes after narcissism?

Besides the narcissism narrative, there have been numerous attempts at writing about the Indonesian-style selfie. An article on the Guardian (2018), for instance, details the act of taking selfies right after a natural catastrophe, namely the 2018 Banten tsunami. A group of people is seen smiling for a selfie (or wefie) against a backdrop of post-disaster ruin. What could have possibly inspired them to take a selfie there? “Pictures of destruction will get more likes. Maybe it’s because it reminds people to be grateful,” said an informant. At the same location, other informants admitted that they had taken lots of selfies for social media.

Another uniquely Indonesian phenomenon is the act of taking selfies with bule, or Caucasians. I once experienced it first-hand when I was accompanying two of my Dutch friends to Monas. Just as we were about to go inside, a man with a smartphone in his hand stopped us. He said that he and his friends wanted to snap a selfie with the pair of bule. I told him that they are my friends — not tourists — and the three of us went into the Monas gallery.

Sudi (2018), Hasan (2018), and Lavinia (2020) also noticed similar occurrences. Without pulling any punches, they framed their analysis within the structure of post-colonialism, noting that the desire to take selfies with bule are rooted in an “inferiority complex” and a “colonial (inlander) mentality.”

The habit of taking selfies with bule and its postcolonial analysis serve as an alternative entry point to comprehending the Indonesian selfie culture. We should then ask: in what ways can selfies reproduce (post)colonial relations in Indonesia? What does it mean to take a selfie with bule? Is it a manifestation of our colonial mentality and inferiority complex as Indonesians? From a psychological standpoint, the inferiority complex argument is intriguing, but it is dangerous to come to such a conclusion based on data that merely scratches the surface.

Bule as object

It was a blazing hot weekend afternoon in Jakarta’s Old Town. All sorts of people were there, going about their own business. In the middle of the hustle and bustle, a few teenagers approached some bule who happened to be there. They stopped the bule, struck up a conversation with them, and eventually tried to convince them to take a selfie together. Some of the teens got their trophy selfie; others failed. We observed five similar instances that afternoon, prompting us to bombard those teens with questions.

Their reasons varied. Some asked for a selfie for a school or college assignment, while others did it for popularity, or because the target bule was “handsome.” One answer from a young man from Tangerang stood out. “We rarely get to see those kinds of people in Indonesia, in Jakarta. It’s kind of anti-mainstream […] You don’t see bule that often, not like we see Indonesians every single day.” The bule has been othered by “us” — transformed into an object. We do not need to know anything about the bule, including their character or personality — all that matters is that they are “those kinds of people” who we do not encounter on a daily basis.

Maybe that explains my annoyance at the man who wanted to take a selfie with my foreign friends at Monas. He had absolutely no interest in their names, where they came from, or what they were doing in Indonesia. That man only wanted the bule to grace the walls of his digital smartphone gallery, as photographic objects to be shared on social media. The bule are without names, stories, personalities. Their fair skin, blue eyes, and blonde hair are what earned them a spot in the man’s photo collection. Maybe that is why I rejected the man’s request. He didn’t appreciate my friends as fellow human beings – “only as objects that represent their culture” (Jemisin, 2012).

Such examples resonated with Sebastiaan, who is from The Netherlands. In Indonesia, locals’ asking for a selfie with him makes him feel like an “attraction.” “Actually, it is not about me, it is about the body that I have. My body is part of the tourist experience,” he said, highlighting the fact that he gets the most requests at tourist destinations. The “body” to which he referred is clearly his whiteness — which makes him feel much like “a rarity.” He added, “They may have seen white people on television, but they definitely don’t see white people in their daily lives.” Nuno, another Dutch national, agreed that bule have become selfie objects because they are  “foreign” and “not Indonesian.”

We might be tempted to call the objectification of bule through selfies as reversed exoticization or even as a reversal of orientalism. However, Coronil (1996) has rightly emphasized that the reversal of orientalism is impossible in the context of asymmetrical relations between the West and the Non-West. To assume that orientalism can be so easily reversed is to ignore the long history of colonialism, which still leaves a stench until this very day.

Getting drunk on selfies: The Indonesian way

The invasion of selfies in Indonesian contemporary urban life implies that our obsession with them has gone overboard. Results of our online survey show that 66 percent of 96 respondents feel that Indonesians love selfies more than other nationalities do, while 60 percent believe that the selfie habit among Indonesians is excessive.

Why did such a perception rise to the surface? Generally speaking, in Indonesia, selfies are taken in many different temporal and spatial contexts by a diverse set of demographic groups. Daya, from Jakarta said that selfies “are present in almost all formal and informal events.” She compared it to her experience in several European countries, where selfies are more often taken at tourist locations rather than in formal settings. Meanwhile, Nuno was impressed by the fact that: “It’s not just kids or teenagers that like to take selfies: even adults enjoy taking them. There doesn’t seem to be a specific demographic; I’ve seen rich Jakartans and kaki lima sellers take selfies.”

Other reasons are connected to appropriateness, or lack thereof. A respondent wrote, “Sometimes people simply fail to read the room.” This solidifies the self-perception towards Indonesians’ tendency of being drunk on selfies. Another respondent recalled B. J. Habibie’s funeral, where “mourners had their phones in their hands,” whereas yet another respondent came across the act of taking selfies at the site of an accident, which in their opinion is “an inappropriate (selfie) object.”

Even so, comparing the selfie habits of Indonesians to non-Indonesians have their own complications. “How do you compare them?” goes a rhetorical question posed by Sindhunata, a Jakarta native. Sebastiaan was equally skeptical, stating that nationality “is not an accurate tool to analyze this phenomenon” since people the world over take selfies. And even if nation states could be used as a category for comparison, it would depend on which countries are willing to participate. “Compared to other Asian – such as Korean and Chinese – women, Indonesian women take far fewer selfies. But compared to European women, Indonesian women take far more selfies,” explained Adiska, from Jakarta.

Personally, I don’t mind if Indonesians are more selfie-obsessed compared to people from other countries. At the end of the day, by absorbing the selfie into our lifestyle, leisure activities, or even our daily routines, we are already reproducing its meaning regardless of our nationalities. Some people tend to take selfies when they go for a new hairstyle, when they dress up, or when the lighting is ideal. Others prefer taking selfies to cherish a moment during a trip, share quality time with friends or family, or for no reason at all.

Other entry points: A non-conclusion

This little research on selfies was sparked by our curiosity towards the ubiquity of selfies and why taking selfies with bule are so commonplace. What we initially sought out to do was to have a deeper understanding of the selfie culture, the motivations behind selfies, and how this culture is practiced on a day-to-day basis. We may have even been unknowingly practicing participant observation in our own daily lives. But something is still missing.

First, it is obviously impossible to generalize roughly 260 million Indonesians, meaning that the term “Indonesian people” used in this research should be read critically. Second, observation and written interviews are limited in chronicling the internal motivations of each respondent as to why, how, when, and where they take selfies. In-depth interviews and auto-ethnography might be more effective. Third, which is related to the previous point, the method of ‘ethnography by walking’ in Instragammable places was suggested by Sindhunata, who happens to be doctoral student in anthropology. He also thought that visual methods such as recording a stroll with informants with a non-intrusive camera (e.g. GoPro) and “going full Oppenheimer” might be worth trying.

The numerous limitations detailed above have allowed us to merely scratch the surface of the selfie behaviour among Indonesians. The wefie (group selfie) deserves further investigation as it may reveal a possible link to Indonesian collectivity and the sel/wefie as a public, rather than private, archive. Results of the online survey show that 92 percent of the respondents prefer taking group selfies over individual ones, which led to the aforementioned assumption. In addition, Nuno was impressed by the wefie phenomenon in Indonesia because group selfies are not common in his country of origin, The Netherlands. He also noted that in Indonesia, selfies are typically shared in the “public” sphere via social media, whereas in the Dutch context, selfies are usually reserved for personal consumption.

As it comes down to it, there is nothing that needs to be summarized and concluded here. The Indonesian-style selfie, whether it is taken with or without bule, or whether or not it is excessive, is inseparable from our daily reality. Too many things exist within our selfies: smartphone technology, social media, long-distance interhuman relationships, self-existence, narcissistic desires, postcolonial relations, and many more — posing a real challenge to our full understanding of them. It would do us good to keep taking notes after this, be it through selfies or other media.

Feature

Selfie Sana, Selfie Sini: Memahami Kultur Selfie di Indonesia

by Sarani Pitor Pakan
Oleh Sarani Pitor Pakan, Shauma Lannakita, Fajri Siregar
Diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris oleh Dwiputri Pertiwi
Tampak familiar bukan? Kredit foto: Fajri Siregar

Saya dan ibu berjalan menyusuri Alte Brücke, di jantung kota Heidelberg. Pada satu titik, ibu saya berhenti dan meminta selfie. ‘Ayo selfie,’ pintanya. Saya menjulurkan handphone, memencet layar sentuh, dan jepret! Di situ senyum kami berakhir menjadi arsip digital. Jelas itu bukan kali pertama ibu meminta selfie di Heidelberg. Saya kerap bertanya-tanya bagaimana caranya selfie menjadi hal yang lumrah bagi ibu saya. Dalam konteks lebih luas: bagaimana praktik selfie di Indonesia dinormalisasi, sehingga ia menjadi populer? Bagaimana caranya seseorang berjalan dan tiba-tiba berhenti untuk sebuah selfie; atau bercengkrama asyik bersama teman lalu stop demi berselfie-ria?

Saya membayangkan fragmen-fragmen lampau untuk mencari-cari serakan ingatan tentang budaya memotret diri sendiri, jauh sebelum selfie menjadi kata terpopuler 2013 versi Kamus Oxford. Sebelum smartphone menjadi kenyatan sosio-material sehari-hari, dan sebelum kamera depan adalah fitur wajib ponsel, selfie sudah dipraktikkan dengan khidmat di kalangan abg. Berpose di hadapan kaca toilet mungkin adalah format selfie paling keren pada masanya. Selain itu, di bangku SMA, saya ingat saat teman sekelas mengambil selfie dengan kamera belakang ponselnya. (Untuk apa kamera depan, huh?)

Jadi, selfie sebenarnya tidak baru-baru amat. Kita telah lama hidup bersamanya. Kemudian, smartphone dan media sosial memberi ia panggung di jantung peradaban abad 21. Bahkan selfie telah menjadi terlalu sehari-hari, sehingga kita seringkali lupa untuk berusaha memahaminya.

Tulisan ini berangkat dari riset kecil yang kami lakukan, dalam rangka memahami bagaimana selfie dipraktikkan di Indonesia. Sebagai pintu masuk, kami fokus ke 1) kebiasaan selfie bareng bule dan 2) pertanyaan “apakah kita terlalu berlebihan dalam hal selfie?” Kami menyelami dua hal itu melalui survei online, observasi, dan interview tertulis. Dari survei online yang awalnya didistribusikan melalui milis LPDP, terkumpul data dari 96 responden. Ada tiga ciri mayoritas responden kami: 1) merupakan perempuan,  2) berumur 25-31 dan 3) telah menamatkan S2. Jelas, data tersebut tidak dapat digeneralisasi ke populasi Indonesia keseluruhan.  Lalu, di sana-sini, refleksi personal turut meramaikan analisis di antara kami bertiga.

Setelah narsisme

Pada mulanya adalah narsisme. Sejak awal popularitasnya, selfie kerap dihubungkan dengan sifat dan laku narsistik. Pada 2014, saya sempat menulis, “[h]asrat purba bernama narsisme, serta dorongan absurd dari media sosial hari ini, membuat selfie menjadi fenomena.” Ismanto (2018, 75) menyebut selfie sebagai bentuk “narsisme digital”, yang prosesnya bukan hanya memotret diri sendiri, tapi juga membagikan ke media sosial. Tujuannya adalah eksistensi diri. Hal itu diamini Raditya (2014) dalam studinya soal habit selfie di pameran seni di Yogyakarta. Menurutnya, eksistensi diri adalah alasan kenapa orang membawa tongsis (tongkat narsis) ke galeri seni. Mungkin selfie memang terkait dengan narsisme, dan tongsis adalah manifestasi paling sahih untuk itu.

Kendati begitu, saya merasa narasi korelasi selfie-narsisme sebaiknya perlu ditanggalkan. Lambat laun ia telah jadi purba. Pun benar keduanya terkait, selfie toh lebih dari sekadar itu. Ia mengandung banyak kenyataan sosio-antropologis lain yang kompleks. Meleburkannya ke dalam konsep narsisme dan eksistensi diri tak lebih dari pintu masuk menuju labirin yang lebih mendebarkan. Setelah narsisme lalu apa?

Di luar narasi narsisme, usaha untuk menulis selfie ala Indonesia sudah dirintis di kanal-kanal online. Sebuah artikel dalam harian Guardian (2018) merekam soal praktik selfie di lokasi bencana, berlatar tsunami Banten 2018. Di tengah lanskap musibah itu, sekelompok orang sempat tersenyum dan berfoto selfie (atau wefie). Intensi macam apa yang mendorong mereka untuk selfie di sana? “Foto musibah akan mendapat lebih banyak likes. Mungkin karena mengingatkan orang untuk bersyukur,” ujar seorang informan. Di lokasi yang sama, informan lain mengaku telah punya banyak selfie untuk media sosialnya.

Selain itu, praktik selfie ala Indonesia yang khas adalah soal selfie bareng bule. Sekali tempo saya mengalaminya langsung ketika menemani dua kawan asal Belanda ke Monas. Saat hendak masuk ke dalam, tiba-tiba seorang bapak menyetop kami dengan smartphone di tangannya. Katanya ia dan teman-temannya ingin berfoto bersama sepasang bule itu. Saya jawab mereka teman saya, bukan turis, lalu kami bertiga pergi melengos masuk ke ruang galeri Monas.

Sudi (2018), Hasan (2018), dan Lavinia (2020) turut menangkap kebiasaan semacam itu. Tak tanggung-tanggung, mereka meletakkan analisis soal itu dalam kerangka berpikir poskolonialisme, dengan menyebut hasrat selfie bareng bule sebagai bentuk ‘inferiority complex’, ‘mental inlander’, dan ’mental bekas jajahan’.

Kebiasaan selfie bareng bule dan analisis poskolonial untuknya adalah pintu masuk yang lain untuk memahami budaya selfie di Indonesia. Di titik ini, kita seharusnya bertanya bagaimana caranya selfie bisa menjadi ruang untuk mereproduksi relasi (pos)kolonial di Indonesia? Apa makna selfie bareng bule? Apakah ia sekadar pengejawantahan mental inlander dan perasaan inferior kita sebagai manusia Indonesia? Dalam kacamata psikologi, argumen mengenai rasa inferior ini memang menarik untuk lebih ditelisik, namun berbahaya jika disimpulkan dari data yang sifatnya hanya permukaan.

Bule sebagai obyek

Adalah suatu siang akhir pekan yang terik di Kota Tua Jakarta. Manusia bermacam rupa bersliweran di sana, membentuk gerak-gerik yang tak paralel. Di tengah riuh rendah itu, beberapa remaja mendekati satu atau dua bule yang kebetulan sedang ada di sana. Mereka menyetop si bule, mengajak bicara, dan berusaha meyakinkan si bule untuk selfie bareng. Beberapa berhasil mendapatkan selfie nan prestisius itu; yang lain gagal. Setidaknya ada lima fragmen serupa yang kami amati siang itu, membuat kami terdorong untuk menodong para remaja itu dengan sekelumit tanda tanya.

Ada beragam alasan kenapa mereka meminta bule-bule untuk selfie bersama. Ada yang karena tugas sekolah/kuliah, ‘biar eksis’, atau karena si bule yang disasar ‘ganteng’. Satu jawaban menarik diberikan seorang remaja putra asal Tangerang. Ia ingin foto bareng bule karena: “Jarang ada orang gitu di Indonesia, di Jakarta. Seperti anti-mainstream […] Lihat bule kan nggak sering, nggak kayak tiap hari kita lihat orang Indonesia.” Di titik itu, bule telah menjadi semacam obyek, yang terberi jarak oleh ‘kita’. Kita tak perlu tahu karakter, sifat, kepribadian, atau apa pun tentang si bule, karena pada akhirnya mereka hanya sekadar ‘orang gitu’ yang tidak saban hari kita jumpai.

Mungkin karena itulah saya gusar ketika seorang bapak di Monas ingin foto bareng dua teman londo saya. Ia sama sekali tak tertarik siapa nama bule-bule itu, asal mereka, atau apa yang mereka bikin di Indonesia. Bapak itu cuma ingin bule-bule itu ada di galeri smartphone-nya, sebagai obyek fotografis yang mungkin akan ia bagikan di media sosial. Bule-bule itu akan jadi tanpa nama, tanpa cerita, tanpa personaliti. Mereka akan ada di koleksi foto si bapak hanya karena kulit mereka putih, mata biru, rambut pirang. Mungkin itulah kenapa saya menampik permintaan si bapak, karena ia tidak menghargai teman-teman saya sebagai manusia – “hanya sekadar obyek yang mewakili kulturnya” (Jemisin, 2012).

Hal itu pun diakui oleh Sebastiaan, asal Belanda. Di Indonesia, tiap kali diajak selfie oleh pribumi, ia merasa dirinya adalah semacam ‘atraksi’. “Mungkin bukan aku, tapi tubuhku. Tubuhku adalah bagian dari pengalaman turistik,” ujarnya, seraya mengakui permintaan selfie tak hadir setiap waktu dan di segala lokasi, kebanyakan di tempat wisata. ‘Tubuh’ yang ia maksud sudah tentu adalah kulit putihnya, yang membuat ia jadi ‘seperti barang langka’. Ia menambahkan, “mereka mungkin pernah lihat orang kulit putih di televisi, tapi belum tentu di rutinitas sehari-hari.” Nuno, juga asal Belanda, sepakat bahwa bule menjadi obyek selfie karena mereka ‘asing’ dan ‘bukan Indonesia’.

Mungkin kita akan tergoda untuk menyebut obyektifikasi bule – melalui selfie – sebagai wujud eksotisasi yang berbalik (reversed exoticization), peliyanan terhadap barat, atau bahkan pembalikan orientalisme (reversal of orientalism). Kendati begitu, Coronil (1996) sejak lama mengingatkan bahwa pembalikan orientalisme mustahil terjadi pada konteks relasi yang asimetris antara Barat dan bukan-Barat. Menganggap bahwa orientalisme dan eksotisme bisa dibalikkan semudah itu sama halnya dengan mengabaikan sejarah panjang kolonialisme, yang residunya kekal kita cium hingga hari ini.

Mabuk selfie ala Indonesia?

Merajalelanya selfie dalam kehidupan urban kontemporer di Indonesia memberi kesan bahwa kegemaran kita dalam berselfie sudah berlebihan. Banyak pula yang merasa orang Indonesia lebih suka selfie dibanding orang-orang dari negara lain. Hasil survei online yang kami edarkan merekam persepsi diri itu. Dari 96 responden, 66 persen merasa kita memang lebih doyan selfie dibanding masyarakat negara lain. Sedangkan, hampir 60 persen merasa kebiasaan selfie orang Indonesia sudah dalam tahap berlebihan.

Kenapa persepsi soal selfie berlebihan itu muncul ke permukaan? Secara umum, selfie di Indonesia dipraktikkan di segala konteks waktu dan tempat, serta oleh beragam kelompok demografis. Daya, asal Jakarta, menyebut bahwa “aktivitas selfie ada di hampir semua momen pertemuan baik formal maupun informal”. Ia membandingkan dengan pengalamannya di beberapa negara Eropa, dimana fenomena selfie hanya sering dilihat di lokasi wisata, sedangkan selfie jarang tampak di pertemuan formil. Sementara itu, Nuno terkesan dengan fakta bahwa: “[B]ukan hanya anak-anak atau remaja yang suka selfie, orang dewasa juga menikmatinya. Sepertinya tidak ada demografi yang spesifik; aku pernah lihat orang kaya Jakarta dan ibu-ibu kaki lima berselfie.”

Alasan lain berhubungan dengan masalah pantas-tidaknya  berselfie. Seorang responden menulis, “terkadang banyak orang tidak mempertimbangan situasi dan kondisi”. Narasi semacam itu menguatkan persepsi diri soal mabuk selfie orang Indonesia. Responden lain mengingat upacara pemakaman BJ Habibie dimana ‘masyarakat peziarah memegang ponsel masing-masing’, sedangkan yang lain menemukan praktik selfie di lokasi kecelakaan, yang menurutnya adalah ‘obyek (selfie) yang tidak tepat’.

Meski begitu, membandingkan kebiasaan selfie orang Indonesia dan bukan-Indonesia tentu mengandung problematika tersendiri. “Bagaimana cara membandingkannya?” tanya Sindhunata, asal Jakarta, retoris. Sebastiaan tak kalah skeptis, ia menganggap bahwa ‘kebangsaan bukan kategori yang tepat untuk menganalisis fenomena ini’, mengingat orang dari berbagai belahan dunia mempraktikkan selfie. Pun jika kategori negara dapat dibandingkan untuk memahami selfie, itu tergantung negara mana yang mau dibandingkan. “Dibanding perempuan Asia lain, seperti Korea dan China, perempuan Indonesia jauh lebih jarang berselfie ria. Tapi dibanding perempuan Eropa, perempuan Indonesia jauh lebih banyak mengambil selfie,” jelas Adiska, asal Jakarta.

Saya sendiri tak ambil pusing apakah orang Indonesia terlalu berlebihan dalam berselfie, atau lebih sering selfie dibanding negara lain. Pada akhirnya, ketika selfie kita klaim sebagai bagian dari gaya hidup, aktivitas waktu luang, maupun rutinitas sehari-hari, masing-masing kita telah mereproduksi maknanya. Demikian pula beragam orang dari berbagai negara. Ada yang suka selfie saat mencoba gaya rambut baru, saat berpakaian menarik, atau saat cahaya sedang bagus; ada pula yang doyan selfie untuk mengabadikan momen jalan-jalan, berbagi kebersaamaan dengan teman atau keluarga, atau sekadar iseng belaka.

Berbagai pintu masuk lain: Anti-konklusi

Riset kecil soal selfie ini didorong oleh rasa penasaran kenapa kita selfie dimana-mana dan kenapa selfie dengan bule jamak terlihat. Yang awalnya kami cari adalah pemahaman mendalam soal kultur selfie, kenapa kita suka berselfie, dan bagaimana selfie dipraktikkan sehari-hari. Secara tanpa sadar, kami mungkin telah menjalani observasi-partisipatoris di keseharian masing-masing dengan mengamati dan berpartisipasi dalam budaya selfie ala Indonesia. Tapi, seperti ada yang luput.

Pertama, generalisasi jelas tak mungkin dilakukan terhadap 260-an juta rakyat Indonesia. Jadi, pemakaian istilah ‘orang Indonesia’ dalam riset ini perlu dibaca secara kritis. Kedua, observasi dan wawancara tertulis sulit mendokumentasikan gelagat, geliat, dan kecamuk di diri masing-masing informan tentang kenapa, bagaimana, kapan, dan dimana ia selfie. Wawancara mendalam dan otoetnografi mungkin akan lebih mampu merekam semua itu. Ketiga, terkait poin kedua, metode ethnography by walking di tempat-tempat yang Instagrammable diusulkan oleh Sindhunata, kebetulan mahasiswa doktoral antropologi. Ia juga merasa metode visual bisa dicoba; misalnya dengan merekam proses jalan-jalan bareng informan lewat kamera yang tidak intrusif (seperti Go-Pro), kemudian ‘go full Oppenheimer, ajak nonton bareng (informan)’.

Pelbagai keterbatasan di atas akhirnya hanya memungkinkan kami memahami hal-hal yang ada di permukaan. Topik wefie (selfie kelompok) sebenarnya menarik untuk digali lebih dalam, terutama untuk mencari kemungkinan keterkaitannya dengan kolektivitas ala Indonesia dan sel/wefie sebagai arsip publik – alih-alih privat. Dugaan itu muncul karena hasil survei online menyebut 92 persen responden lebih suka selfie berkelompok daripada selfie sendirian. Selain itu, Nuno mengaku terkesan dengan fenomena wefie di Indonesia karena di Belanda, negeri asalnya, selfie kelompok tidaklah lazim. Ia juga mencatat bahwa di Indonesia selfie umumnya dibagikan ke ruang “publik” lewat media sosial, sedangkan selfie dalam konteks Belanda umumnya lebih untuk konsumsi pribadi.

Pada akhirnya, tak ada yang perlu dirangkum dan disudahi di sini. Selfie ala Indonesia, baik bareng bule atau tidak, baik yang berlebihan maupun tidak, hanyalah bagian tak terpisahkan dari realitas sehari-hari kita hari ini. Terlalu banyak hal berkelindan di dalam selfie-selfie kita: teknologi smartphone, media sosial, hubungan antarmanusia yang berjauhan, eksistensi diri, hasrat narsistik, relasi poskolonial, dan lain-lain; sehingga kemungkinan untuk memahaminya secara utuh tak akan mudah sama sekali. Setelah ini ada baiknya kita terus mencatat, entah itu lewat selfie atau medium-medium lain.